DUMAI – Dugaan penggelontoran uang puluhan juta rupiah untuk membatalkan rencana aksi unjuk rasa di kantor Perumdam Tirta Dumai Bersemai memicu sorotan publik. Nama Riau Satrya Alamsyah, yang menjabat sebagai Komisaris PDAM sekaligus Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, kini menjadi perhatian dalam polemik tersebut.
Informasi yang beredar menyebutkan adanya aliran dana dalam jumlah puluhan juta rupiah yang diduga digunakan untuk meredam aksi demonstrasi yang akan digelar oleh kelompok masyarakat GEMPA Dumai di kantor PDAM.
Aksi tersebut rencananya dilakukan sebagai bentuk protes atas sejumlah persoalan yang dinilai belum transparan dalam pengelolaan perusahaan daerah tersebut.
Isu yang diangkat dalam rencana aksi itu antara lain dugaan tidak optimalnya setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PDAM, penerapan tarif abonemen sebesar Rp20 ribu per bulan kepada pelanggan yang disebut-sebut mencapai sekitar 12 ribu pelanggan, hingga tuntutan agar dilakukan audit atau investigasi independen terhadap kinerja perusahaan air minum milik daerah itu.
Namun hingga kini, belum ada klarifikasi resmi mengenai sumber dana yang diduga digunakan untuk membatalkan aksi tersebut.
Publik mempertanyakan apakah uang tersebut berasal dari dana pribadi atau justru berasal dari sumber yang berkaitan dengan perusahaan daerah.
Persoalan ini menjadi semakin sensitif karena Riau Satrya Alamsyah memegang posisi ganda, yakni sebagai pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dan sekaligus komisaris di badan usaha milik daerah.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola, konflik kepentingan, serta transparansi pengambilan kebijakan di lingkungan BUMD.
Sejumlah kalangan menilai, jika benar terdapat penggunaan dana untuk membatalkan aksi demonstrasi, maka hal itu harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Terlebih, perusahaan daerah merupakan entitas yang mengelola sumber daya publik dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, pengawasan terhadap BUMD juga merupakan bagian dari fungsi lembaga legislatif. Dalam konteks ini, DPRD Dumai melalui Komisi II DPRD Dumai memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap sektor perekonomian daerah, termasuk kinerja dan tata kelola perusahaan daerah.
Komisi II memiliki fungsi penting dalam memastikan BUMD dikelola secara profesional, transparan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
Oleh karena itu, sejumlah pihak mendorong agar komisi tersebut tidak tinggal diam terhadap polemik yang mencuat di PDAM Dumai.
Pengawasan dapat dilakukan melalui pemanggilan pihak terkait, klarifikasi kepada manajemen perusahaan, hingga mendorong audit terhadap pengelolaan keuangan perusahaan daerah jika ditemukan indikasi penyimpangan.
Jika benar terdapat penggunaan dana yang tidak jelas sumbernya, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius, baik dari aspek tata kelola perusahaan daerah maupun dari sudut pandang hukum administrasi dan keuangan daerah.
Publik kini menunggu sikap tegas dari Komisi II DPRD Dumai untuk memastikan bahwa pengelolaan BUMD di daerah berjalan secara akuntabel dan tidak menyisakan ruang bagi praktik-praktik yang merugikan kepentingan masyarakat.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam pengelolaan perusahaan milik daerah, terlebih ketika pejabat publik juga terlibat dalam struktur pengawasan perusahaan tersebut.
Sebelum berita ini di tayangkan, Media ini coba konfirmasi ke nomer 08117510XXX melalui pesan singkat whatsapp kepada Komisaris PERUMDAM/PDAM Dumai, Riau Satrya Alamsyah tidak di jawab. Namun pesan masuk centang 2 , hanya dilihat saja.
Penulis : Feri Windria
