KUANSING – Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kuantan Singingi (Kuansing) menjadi cermin kelam tata kelola lingkungan di negeri ini. Kerusakan lingkungan akibat PETI tidak hanya menghancurkan ekosistem, tetapi juga menguak taring kepentingan pribadi yang bercokol di balik lemahnya penegakan hukum.
Epi Martison, seniman nasional dan lulusan Institut Kesenian Jakarta (IKJ), tak segan angkat bicara. Dengan nada tajam, ia menyoroti praktik korup yang membiarkan Kuansing terus digerogoti aktivitas tambang ilegal.
“Pemerintah hanya muncul ketika butuh dukungan rakyat, tapi ketika rakyat meminta keadilan, selalu ada alasan klasik seperti tidak ada anggaran.
Apakah itu alasan, atau memang ada pihak yang diam-diam mengambil keuntungan dari PETI ini?” tegasnya.
Menurut Epi, aktivitas PETI tidak mungkin berlangsung tanpa restu diam-diam dari oknum yang berkepentingan.
“Jika mereka tidak mendapatkan keuntungan, PETI sudah lama diberantas. Tapi faktanya, PETI tetap berjalan.
Ini bukan sekadar soal tambang kecil, ini soal skenario besar yang dijalankan oleh mafia besar lewat kaki tangan mereka,” ungkapnya penuh kritis.
Ia juga membandingkan kondisi Kuansing dengan Bangka Belitung, yang menjadi contoh nyata kehancuran lingkungan akibat tambang timah.
“Bangka Belitung kini seperti wajah yang penuh panau-lubang tambang ada di mana-mana.
Apakah Kuansing juga akan dibiarkan hancur seperti itu demi keuntungan segelintir pihak?” katanya dengan nada penuh amarah.
Epi mempertanyakan peran negara yang seharusnya melindungi rakyat dan lingkungan.
“Kok semakin banyak aparat, kebenaran malah semakin sulit ditegakkan? Kok semakin banyak ahli ekonomi, justru ekonomi kita makin hancur? Kok semakin banyak pelestari alam, alam kita makin rusak? Ini semua adalah bukti bahwa kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan rakyat,” ujarnya tajam.
Ia juga menegaskan bahwa kekayaan alam seharusnya menjadi hak anak negeri, bukan segelintir elit yang memperalat aturan.
“Alam ini milik rakyat, bukan pejabat atau mafia yang tamak. Jangan sampai tanah kita yang subur hanya menjadi ladang eksploitasi tanpa akhir, meninggalkan generasi mendatang dengan tanah tandus dan air tercemar,” tegas Epi.
Kerusakan Lingkungan, Sebuah Warisan Buruk,Aktivitas PETI di Kuansing bukan sekadar soal tambang ilegal, tetapi cerminan bagaimana hukum dan moralitas telah dikorbankan demi keuntungan pribadi.
Pemerintah pusat maupun daerah harus bertanggung jawab penuh atas pembiaran ini. Penegakan hukum yang setengah hati, kolusi antara pejabat dan pelaku tambang, serta kurangnya solusi untuk ekonomi alternatif bagi masyarakat, adalah gambaran nyata buruknya tata kelola negeri ini.
Jika negara terus gagal melindungi lingkungan dan rakyatnya, maka pertanyaan besar harus diajukan: siapa sebenarnya yang dilayani oleh negara ini rakyat atau mafia?
(Zul)
Redaksi : Feri Windria
