PADANG LAWAS – Puluhan massa tergabung dalam Mahasiswa Peduli Rakyat (MPR) Kabupaten Padang Lawas menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas, Senin (8/9/25).
Aksi ini dilakukan bentuk desakan agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Desa Sabarimba, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas.
Aksi dimulai pukul 10.00 WIB, puluhan orang peserta aksi membawa alat peraga seperti spanduk, karton bertuliskan tuntutan, dan pengeras suara.
Dalam orasinya, massa menyampaikan sederet dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh oknum Kades Sabarimba.
Di antaranya adalah dugaan korupsi anggaran penguatan ketahanan pangan di tingkat desa tahun 2023/2024 sebesar Rp105 juta, yang menurut pantauan MPR ada dugaan penyalahgunaan gunakan.
Tak hanya itu, aliansi juga meminta Kejari Padang Lawas untuk segera memeriksa Kades Sabarimba terindikasi korupsi anggaran masalah peningkatan kapasitas perangkat desa senilai Rp106 juta, serta anggaran pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan usaha tani tahun 2023/2024 dengan nilai mencapai Rp.351juta yang diduga tidak terlaksana sesuai perencanaan.
“Kami sudah melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan menemukan kejanggalan. Banyak anggaran yang kami duga tidak direalisasikan, padahal dana sudah cair. Kami minta Kejari Padang Lawas tidak tinggal diam,” tegas Kodinator Lapangan Rudi Ahmad bersama Koordinator Aksi Zulpan Rambe.
Selain itu, MPR juga meminta Inspektorat Padang Lawas memanggil dan mengaudit anggaran Desa Sabarimba. Mereka menilai perlu adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan yang didanai dari APBDes untuk memastikan tidak ada kebocoran anggaran.
Rudi Ahmad dan Zulpan Rambe menambahkan bahwa aksi ini bukan semata bentuk protes, tapi juga sebagai wujud kepedulian generasi muda terhadap transparansi dan integritas penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Kami ingin Kabupaten Padang Lawas menjadi Kabupaten yang bersih dari korupsi. Jangan sampai uang rakyat dirampok oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar mereka.
Dalam tuntutannya, MPR meminta Kejari Padang Lawas segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Sabarimba serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa.
Mereka juga mendesak agar lembaga penegak hukum bertindak tegas, transparan, dan tidak pandang bulu dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya di wilayah Padang Lawas.
Aksi berjalan dengan damai dan tertib, di bawah pengawasan pihak kepolisian yang berjaga untuk memastikan keamanan dan kelancaran kegiatan.”
Usai unjuk rasa MPR langsung melaporkan tindak pidana korupsi kepada Kejari Padang Lawas yang diterima langsung Kasi Intel Kejari Ganda Manalu SH, MH.
(ASWIN)
REDAKSI : Feri Windria
