JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus menunjukkan kinerja optimal dan berfokus pada peningkatan kinerja melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan sistem modern serta akuntabel.
Pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi kementerian yang lebih spesifik, seperti Kemenimipas, merupakan langkah positif untuk meningkatkan fokus dan efektivitas kerja dalam bidang masing-masing.
Kinerja kementerian ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), seperti peningkatan kompetensi ASN, nilai akuntabilitas, serta pengelolaan keuangan yang baik, dan telah menunjukkan realisasi yang positif dalam beberapa aspek pada laporan kinerja dan upaya peningkatan reformasi birokrasi.
Kementerian yang dipimpin Komjen Pol [Purn] Agus Andrianto ini, terus melakukan berbagai inovasi, melalui program-program strategis. Jenderal Agus, dikenal sebagai sosok yang tegas, tidak banyak bicara, tetapi banyak bekerja.
Berbagai terobosan sejak kempinanya di lembaga kementrian pecahan dari Kemenkumhan ini banyak capaian kinerjanya untuk perubahan yang signifikan di Kemenimipas.
Program-program kesejahteraan bagi napi jika napi nantinya keluar dari warga binaan bisa memiliki tabungan, pembenahan tempat-tempat warga binaan di seluruh Indonesia, capaian pendapatan keimigrasian yang naik signifikan .
Selain program ketahanan pangan di berbagai daerah, mulai dari penanaman padi hingga peternakan, serta membina warga binaan untuk menjadi ahli di berbagai bidang kerajinan.
Program terbaru, dalam upaya mendukung program pemerintah menyediakan hunian layak, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bekerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Melalui kerja sama ini, disiapkan kuota 6.000 unit rumah terjangkau yang tersebar di seluruh Indonesia khusus bagi pegawai Kemenimipas yang belum memiliki rumah.
Inisiatif ini merupakan langkah nyata kementerian di bawah kepemimpinan Menteri Agus Andrianto dalam mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan dan renovasi tiga juta rumah.
Program ini juga tercantum dalam RPJMN 2025–2029, dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk prajurit TNI/Polri, ASN golongan bawah, serta pekerja informal.
Dibidang pengembangan SDM, Kemeterian ini juga terus berbenah dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan untuk mewujudkan sistem yang modern dan terintegrasi.
Meningkatkan kinerja reformasi birokrasi dengan melaksanakan indikator- indikator reformasi birokrasi yang menjadi cerminan integritas dan komitmen organisasi.
Menteri Agus berkomitmen, terkait pembangunan Imigrasi dan Pemasyarakatan, ada lima hal yang ditekankan oleh Presiden Prabowo, yakni memastikan tidak ada peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), membangun ketahanan pangan dengan memberdayakan Warga Binaan, mengatasi permasalahan overcapacity, mempersiapkan Lapas modern dan lembaga pendidikan yang layak, serta memperhatikan keselamatan pekerja migran.
Selain itu, terdapat program yang akan diakselerasi seperti memberantas peredaran narkoba di Lapas dan Rumah Tahanan Negara, mendukung program ketahanan pangan dengan mengkaryakan para Warga Binaan untuk dapat memproduksi pangan (hidroponik, tambak ikan dan lain-lain) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, memberikan bantual sosial kepada keluarga Warga Binaan yang tidak mampu, mengatasi permasalahan overcapacity, meningkatkan pelayanan publik di bidang keimigrasian, serta meningkatkan kebanggaan lembaga pendidikan dengan mengembalikan nama POLTEKIM dan POLTEKIP menjadi Akademi Imigrasi dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan.
Diberbagai kesempatan, Menteri Kemenimipas telah menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyederhanaan birokrasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
*Catatan Dr. Suriyanto Pd,SH.,MH.,M.Kn Ketua Umum DPP Persatuan Wartawan Republik Indonesia
