ket foto : Johannes MP Tetelepta, SH, MM Ketua DPD Gerindra Dumai (kanan)
DUMAI – Ketua DPC Partai Gerindra kota Dumai, Johannes MP Tetelepta SH, MM menjelaskan bahwa cawako Dumai H Paisal, SKM, Mars sudah berusaha keras mengurus pembebasan lahan sengketa sejak tahun 2022.
Hal itu diutarakan Johannes, kepada media Jumat (18/10/2024), dia menjelaskan bahwa, dimasa kepemimpinan H Paisal sebagai walikota Dumai pada Februari 2021, Dumai dilanda pandemi covid, tepatnya sekitar tahun 2022 setelah semua mulai longgar beliau (Paisal) mulai berusaha keras bersama DPRD kota menjemput bola ke pemerintah pusat.
Bahkan Panitia khusus (Pansus) di DPRD yang diketuai oleh Johannes sendiri, hingga hari ini masih terus berjalan. Pansus tersebut diantaranya membahas persoalan lahan termasuk 100 meter kiri dan kanan dari Kecamatan Bukit Kapur menuju ke Kandis yang dimuat dalam aset negara dan dikelola oleh Pertamina Hulu Rokan, pasca peralihan dari PT CPI.
Persoalan konsesi kata Johannes, tidak saja pada pemukiman masyarakat dan fasilitas umum di Dumai. Menurut tata ruang terdapat beberapa kawasan hijau yang juga harus dilepaskan karena diatas sudah ramai masyarakat dan perkebunan warga.
“Kami sudah melakukan komunikasi ke kementrian, bahkan hingga saat ini masih terus berjalan. Kita menunggu masa transisi pemerintah pusat, jika Presiden dan kabinetnya yang akan datang sudah defenitif maka perjuangan atas hak atas tanah masyarakat akan kembali kita lanjutkan,” jelas politisi yang kini menjabat sebagai wakil ketua DPRD Dumai tersebut.
Dia merincikan bahwa bersama pemerintah Dumai di bawah kepemimpinan H Paisal, DPRD telah bolak balik melakukan koordinasi ke kementrian, diantaranya, Kementria Keuangan melalui DJKN ( Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ), Kementrian ESDM, Kementrian Polhukam, Kementrian Ekonomi, Kementrian BUMN, KOMNAS HAM dan Kantor Sekretariat Presiden Deputi II.
“Pak Paisal selaku walikota, menurut saya sudah bekerja extra effort dan kami di DPRD juga mensinergikan atas usaha beliau. Semoga pada era kepemimpinan Indonesia yang baru di bawah kepemimpinan bapak H Prabowo Subianto kami secara politis melalui Partai Gerindra akan membawa issue ini kembali ke Pusat,” terangnya.
Johannes optimis, melalui peran Ketua DPD Gerindra Muhammad Rahul di DPR RI bersama bapak Muhammad Rohid, serta kekuatan- kekuatan politis partai Gerindra di tingkat pusat pak H Paisal bisa menyelesaikan ini dengan data yang sudah dipersiapkan oleh mufarizal kepala Dinas Perumahan dan Tata Ruang (PETARU) Kota Dumai.
“Sistem hari ini sangat berpengaruh di mana hari ini Indonesia memiliki sistem yang kuat secara nasional, tentunya kebijakan-kebijakan politik yang akan dilahirkan oleh partai Gerindra di pusat diperuntukkan bagi kebaikan Rakyat Indonesia sesuai visi misi partai Gerindra dan cita-cita luhur Bapak Presiden RI yaitu Bapak Prabowo Subianto,” tuturnya.
Sebagai ketua, Johannes memastikan bahwa Partai Gerindra siap mendukung penuh program-program pemerintah Kota Dumai yang membutuhkan komunikasi dan campur tangan pemerintah pusat, demi terwujudnya kemajuan kota dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami percaya, melalui kepemimpinan bapak H. Paisal – Sugiyarto kita akan maksimalkan sesuai arahan partai di mana kami harus mendukung maksimal program serta kinerja calon kepala daerah pilihan bapak H. Prabowo Subianto,” pungkasnya.
Sebelumnya, H Paisal dalam kampanye dialogis membeberkan update terbaru terkait penyelesaian lahan konsesi dan kawasan hijau di Dumai.
Selalu walikota, beliau sudah menyampaikan dua kali langsung ke Presiden Ir Joko Widodo saat melaksanakan kunjungan kerja ke Dumai.
Kami sudah sampaikan langsung kepada bapak Presiden, saat beliau di Dumai. Pertama saat kunjungan di pasar tradisional dan kedua saat beliau istirahat di Cafe Nelayan Resto. Alhamdulillah beliau support dan akan segera kita follow up,” terangnya.
Selain usulan pembebasan lahan yang sudah dihuni masyarakat, Paisal juga menyampaikan persoalan mendasar di kota Dumai yakni infrastruktur dan penanganan banjir serta air pasang rob.
Dia menambahkan, meski sudah disampaikan langsung kepada Presiden, namun pemerintah Dumai juga harus melakukan follow up dan lobi kembali ke pemerintah pusat. Untuk menyelesaikan regulasi yang ada.**
