Amran Pulungan, SE. MSP Ketua PC. LAKPESDAM NU Kabupaten Padang Lawas (Photo)
PADANG LAWAS – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tolak ukur pembangunan suatu daerah yang berkorelasi negatif terhadap kemiskinan di daerah tertentu. Jika suatu daerah memiliki IPM yang tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan bahwa jika nilai IPM tinggi, maka jumlah penduduk miskin dan pengangguran akan berkurang. Sebab IPM menjadi ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup.
IPM juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM ini dalam sejarahnya diperkenalkan oleh program pembangunan PBB pada tahun 1990 dan diterbitkan secara berkala dalam laporan pembangunan manusia (LPM) setiap tahunnya. Sejalan dengan IPM ini dijadikan untuk klasifikasi apakah sebuah negara atau daerah adalah maju, berkembang, terbelakang dan juga mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.
Tingginya pengaruh IPM ini dalam kehidupan tercermin pada penilaian tingkat kemiskinan dan pengangguran. Bahkan para peneliti sering menggunakan ukuran untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Peneliti menjadikan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik dengan sampel penelitian yang terdiri beberapa Kabupaten/Kota, kecamatan dan desa /kelurahan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang sebelumnya telah melewati tahap uji asumsi klasik, uji hipotesis (uji-F dan uji-t), dan uji determinasi (R2). Pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS16. Anlisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Dari hasil hipotesis secara simultan (uji-F) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan hasil hipotesis secara parsial (uji-t) menunjukkan bahwa kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sementara IPM merupakan indikator yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan Pendapatan. Dari tiga dimensi ini peneliti lain menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif melalui regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi secara agregat. Hasil analisis menunjukkan bahwa IPM berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap komponen IPM angka harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan memiliki hubungan positif dengan Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun tingkat signifikansinya berbeda. Tantangan seperti ketimpangan wilayah dan akses layanan dasar yang belum merata masih menjadi hambatan utama. Hasil ini menegaskan pentingnya pembangunan manusia sebagai prioritas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia terkhusus di daerah.
Dari berbagai penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan selalu pada pertumbuhan dan pendapatan untuk pola hidup, maka bisa dikatakan bahwa IPM sebagai bagian dari tolak ukur kemajuan dan keterlambatan suatu negara dan daerah bisa dikategorikan pembangunan manusia sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan sedangkan petumbuhan usaha
Kecil (mikro) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis uji F dalam hal ini F digunakan sebagai pembanding apakah menunjukkan ada pengaruh secara Bersama-sama dan signifikan dari kedua variabel independent yaitu menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan manusia dan pertumbuhan usaha (kecil) terhadap variabel independen yaitu pertumbuhan.
PERAN BANK PENERIMA & PENGELOLAH DANA KUR
Program Pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro (Kecil) dan Menengah (UMKM) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan dan dikelolah melalui Bank Plat Merah kepada masyarakat. Oleh karenanya, dalam peningkatan taraf hidup pengelolah usahan kecil dan menengah tidak terlepas dari peran pemerintah melalui penyaluran KUR yang sesuai aturan oleh pihak bank, bukan unsur kredit fiktif dan monopoli. Karena berbagai kasus tindakan kredit fiktif seperti penangan Kejaksaan Negeri Asahan saat ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di Kabupaten Padang Lawas dan kabupaten/Kota yang lain dengan tindakan pola yang sama.
Jelas tindakan tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam peningkatan pendapatan untuk mewujudkan kenaikan IPM di daerah. Padahal keterkaitan dan keterlibatan pihak bank di daerah tidak bisa lepas dari peningkatan pendapatan masyarakat. “jadi kita heran selama ini pemerintah daerah selalu jadi sasaran ketika IPM nya rendah, padahal Bank Plat Merah sendiri yang diberi kuasa dan penerima dana pengalokasian untuk KUR terilliunan rupiah.
KESIMPULAN
Tolak ukur dalam penilaian keberhasilan daerah yang dijadikan indikator tidak terlepas dari nilai IPM. Dan ketika penilaian itu rendah maka dapat di jadikan kesimpulan kami bahwa peningkatan pendapatan dalam mengurangi kemiskinan tidak terlepas dari penyaluran KUR dimasing-masing daerah oleh pihak Bank itu sendiri. Sebab pihak banklah pengelolah uang negara terilliunan dengan pola dan melalui KUR. Jadi hal yang wajar ada indikasi penilaian, ketika IPM didaerah tersebut rendah, bisa diindikasikan bahwa penyaluran KUR kepada pemilik usaha UMKM yang sebenarnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Demikian tulisan ini disajikan, Amran Pulungan Ketua Pimpinan Cabang Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (PC. Lakpesdam NU) Kabupaten Padangan Lawas yang juga mahasiswa Fakultas Hukum UMN Medan.
