KUANTAN SINGINGIN – Langkah mengejutkan datang dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 25 Tahun 2025 yang secara resmi melarang penyematan nama sponsor pada jalur dalam ajang Pacu Jalur. Alih-alih disambut baik, kebijakan ini justru memicu gelombang kritik keras dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai kebijakan ini tidak hanya menghambat, tapi juga berpotensi membunuh partisipasi masyarakat akar rumput dalam iven budaya terbesar di Riau tersebut.
Kepala Dinas Pariwisata Kuansing, Ashar, saat dikonfirmasi membela aturan itu dengan menyebutnya sebagai “penertiban” dan “penguatan nilai-nilai budaya.” Namun,tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kuansing Nomor 25 Tahun 2025.penjelasan tersebut dianggap sebagai alasan normatif yang menutup mata terhadap kenyataan di lapangan: bahwa sponsor selama ini adalah denyut nadi bagi keberlangsungan jalur-jalur dari desa kecil yang tidak memiliki sokongan anggaran besar.
“Kalau bicara budaya, justru sponsor adalah bagian dari budaya gotong royong masa kini. Mereka membantu tanpa pamrih, dan wajar diberi penghargaan lewat penyematan nama. Ini bukan sekadar promosi, tapi bentuk pengakuan,” tegas H. Darmizar, mantan anggota DPRD Kuansing yang kini menjadi salah satu pengkritik paling vokal kebijakan ini.
Darmizar menyebut larangan ini sebagai bentuk “pembunuhan sistematis” terhadap semangat kolektif masyarakat desa yang ingin unjuk gigi di gelanggang Pacu Jalur. Tanpa sponsor, mayoritas jalur hanya akan menjadi penonton, karena biaya operasional untuk membuat, merawat, hingga mengatur tim pacu tidaklah kecil.
Mata Rantai Partisipasi yang Diputus
Pacu Jalur bukan sekadar lomba mendayung. Ia adalah representasi jati diri masyarakat Kuansing. Dari dapur masyarakat hingga sumbangan pengusaha lokal, semuanya menyatu demi satu tujuan: tampil di gelanggang kehormatan. Tapi dengan adanya Perbup ini, salah satu simpul penting dalam mata rantai itu—yakni sponsor—diputus secara sepihak.
Mirisnya, aturan ini lahir tanpa diskusi terbuka dengan para pengurus jalur, sponsor, atau tokoh adat. Tidak ada kajian mendalam yang dipublikasikan ke publik mengenai dampak sosial-ekonominya. Yang muncul justru tafsir tunggal dari birokrasi yang kerap tidak bersentuhan langsung dengan denyut kehidupan kampung-kampung kecil.
“Kalau dilarang menyebut nama sponsor, lalu siapa yang akan bantu kami? Pemerintah? Tidak. Kami cari sendiri. Sekarang malah dibatasi. Ini aturan elitis, bukan untuk rakyat,” ujar salah satu ketua jalur dari Kecamatan Hulu Kuantan yang enggan disebutkan namanya karena takut jalurnya “dipersulit.”
Kebijakan yang Kontraproduktif
Yang lebih membingungkan, aturan ini dibuat justru di tengah upaya Pemkab Kuansing mempromosikan Pacu Jalur sebagai agenda pariwisata unggulan. Bukankah semestinya semakin banyak sponsor, semakin besar daya tariknya? Atau, apakah aturan ini justru membuka ruang bagi segelintir pihak tertentu untuk memonopoli peran sponsor dengan dalih “legal”?
Pertanyaan-pertanyaan itu kini mengalir deras di tengah masyarakat. Muncul spekulasi: apakah ada kepentingan tertentu yang ingin mengatur pola sponsorisasi secara terselubung? Jika sponsor dilarang secara umum, tapi nanti dibuka lewat “jalur resmi” tertentu, maka bukan tidak mungkin ini hanya akal-akalan penguasaan pasar oleh kelompok elite tertentu.
Saatnya Masyarakat Bicara
Masyarakat Kuansing kini tidak lagi diam. Percakapan soal kebijakan ini merebak dari media sosial, hingga obrolan di bawah kolong rumah panggung. Banyak yang mulai menyerukan evaluasi total, bahkan ada yang mengusulkan agar Perbup Nomor 25 Tahun 2025 dicabut atau setidaknya direvisi dengan melibatkan publik secara nyata.
Jika pemerintah benar-benar peduli terhadap budaya dan kesejahteraan rakyat, maka seharusnya mereka mendukung keterlibatan semua pihak—termasuk sponsor—dalam bingkai transparansi dan kolaborasi. Melarang sponsor hanya karena takut budaya tercemar, sama saja menuduh rakyatnya sendiri tidak mampu memilah nilai-nilai.
Kesimpulan:
Pacu Jalur telah lama menjadi milik rakyat, bukan milik regulasi kaku. Ketika partisipasi mulai dibatasi oleh aturan-aturan artifisial, maka budaya itu tidak sedang dilindungi—melainkan perlahan dibungkam. Sudah saatnya Pemkab Kuansing menjawab satu pertanyaan sederhana namun mendasar: Untuk siapa sebenarnya Pacu Jalur ini diadakan? (Zul)
Editor: Feri Windria
