KUANTAN SINGINGI – Efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 kembali menuai sorotan publik.
Sejumlah kalangan menilai APBD tahun berjalan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara optimal, lantaran masih dibayangi beban kewajiban tunda bayar tahun sebelumnya serta struktur belanja yang dinilai belum proporsional.
Sorotan tersebut disampaikan oleh Muhd. Ichsan Zafnil, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) yang menekuni konsentrasi Hukum Tata Negara, dalam refleksi kritisnya terhadap tata kelola keuangan daerah Kuantan Singingi.
Menurut Ichsan, APBD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen kebijakan publik yang sarat dengan dimensi politik anggaran, arah pembangunan, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Ia menilai, keberadaan tunda bayar APBD Tahun Anggaran 2024 memberikan tekanan serius terhadap APBD 2025.
Kewajiban keuangan yang harus diselesaikan pada tahun berjalan dinilai secara langsung menggerus ruang fiskal untuk membiayai program-program prioritas baru.
“Kondisi ini membuat APBD 2025 lebih banyak terserap untuk menutup kewajiban masa lalu, sehingga ruang fiskal untuk mendorong pembangunan baru menjadi sangat terbatas,” ujar Ichsan.
Menurutnya, situasi tersebut mencerminkan lemahnya disiplin fiskal serta perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya realistis. Jika tidak dibenahi, pola ini berpotensi menimbulkan beban berulang dan menghambat keberlanjutan pembangunan daerah.
Dari sisi pendapatan, Ichsan menyoroti masih tingginya ketergantungan APBD Kuantan Singingi terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai belum menunjukkan penguatan yang signifikan.
Ketergantungan tersebut, kata dia, berdampak pada terbatasnya kemandirian fiskal daerah.
Setiap penyesuaian atau keterlambatan transfer dari pusat berpotensi langsung mengguncang stabilitas keuangan daerah.
“Penguatan PAD harus menjadi agenda strategis dan prioritas. Tanpa kemandirian fiskal, daerah akan terus berada dalam posisi rentan,” tegasnya.
Dari sisi belanja, Ichsan menilai struktur APBD masih didominasi oleh belanja operasional, terutama belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
Dominasi belanja rutin tersebut dinilai berpotensi menekan alokasi belanja modal yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menata ulang keseimbangan belanja agar APBD tidak hanya habis untuk biaya birokrasi, tetapi benar-benar mendorong pembangunan yang produktif dan berkelanjutan.
Selain itu, persoalan realisasi anggaran juga menjadi catatan penting. Ichsan menilai keterlambatan realisasi masih kerap terjadi, yang dipicu oleh kualitas perencanaan yang belum matang, perubahan kegiatan di tengah tahun, serta proses administrasi yang berbelit.
Akibatnya, realisasi anggaran menumpuk di akhir tahun dan berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan program.
“Masalah ini harus dibenahi melalui peningkatan kapasitas perangkat daerah, perencanaan yang lebih matang, serta penguatan koordinasi antarinstansi,” ujarnya.
Ichsan menegaskan bahwa efektivitas APBD tidak dapat diukur semata dari besaran anggaran maupun tingkat serapan.
Yang jauh lebih penting adalah sejauh mana APBD mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, menjaga keberlanjutan fiskal, serta menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara adil dan berorientasi hasil.
Ia mendorong pemerintah daerah bersama DPRD untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan anggaran, termasuk penataan struktur belanja, peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, serta penguatan transparansi dan pengawasan publik.
“APBD yang dikelola secara akuntabel dan berpihak pada hasil akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan Kuantan Singingi,” pungkasnya.
