KNPI Dumai Minta PT SDO Bayar Pajak Sesuai Ketetapan Pemerintah

- Penulis

Minggu, 29 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Ket foto : Ketua KNPI Dumai, Nanda Aulia Rahmat

DUMAI – Perselisihan sengketa pajak antara Pemerintah kota Dumai dengan PT Sari Dumai Oleo anak perusahaan Apical masih berlanjut di Mahkamah Agung. Hal itu tindak lanjut banding yang dilakukan pemerintah setelah kalah di pengadilan pajak RI.

Merespon kondisi tersebut, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kota Dumai mendukung penuh upaya pemerintah menarik pajak guna meningkatkan PAD yang seyogyanya akan dikelola untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

“Kami mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan PAD. Seharusnya perusahan taat pada ketetapan pemerintah yang menghitung potensi pajak sesuai NJOP,” ujar Nanda Aulia Rahmat, ketua KNPI Dumai, kepada media Minggu (29/12/2024).

KNPI menyayangkan ketika pemerintah Dumai berusaha memaksimalkan potensi pajak daerah justru mendapat perlawanan dari perusahaan yang beroperasi di Dumai itu sendiri.

“Kami pemuda sangat mendukung investasi. Namun investor juga seharusnya mentaati ketetapan pemerintah. Bukan malah saling adu kekuatan di pengadilan,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, pemerintah Dumai berhasil meningkatkan APBD dari pajak yang di pungut ke perusahaan mencapai Rp600 miliar. Hal itu berhasil mendongkrak APBD hingga dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya.

Namun dari sejumlah perusahaan raksasa di Dumai, hanya PT SDO yang enggan membayar pajak dan memilih menempuh jalur pengadilan.

Atas perlawanan oleh PT SDO, pemerintah dinyatakan kalah oleh pengadilan pajak RI. Tidak mau menyerah begitu saja, pemko melakukan banding ke MA demi mempertahankan potensi PAD hampir Rp100 miliar dari anak perusahaan Apical tersebut.

Dari data PAD Dumai tiga tahun belakangan terjadi kenaikan signifikan. Tercatat pada tahun 2021 PAD sebesar Rp.371 miliar dan APBD Rp.1,4 triliun. Kemudian di tahun 2022, PAD meningkat sebesar Rp.452 miliar sehingga APBD turut naik Rp.1,6 triliun, lalu pada 2023 PAD Dumai naik sebesar Rp.587 miliar dan APBD Rp.2,07 triliun. Terakhir di 2024 PAD Dumai sebesar Rp.1,0 triliun makanya APBD meningkat 100 persen mencapai Rp,2,3 triliun.

Sementara pihak managemen Apical di Dumai dikonfirmasi wartawan melalui sambungan seluler sejak kemarin belum memberikan keterangan apapun dan memilih bungkam atas kabar perseteruan mereka dengan pemerintah di MA.

Berita Terkait

Hari Senin Jamaah Haji Asal Dumai Kembali ke Tanah Air
Tuntut Transparansi, Ratusan Massa “FAP-TEKAL” Gelar Unjuk Rasa di Depan Kejari Dumai
Turun Aksi, PMII Kota Dumai komitmen menjadi Agent Of Control Agent Of Change
PMII Turun Aksi di Pertamina RU II Dumai
Memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Polres Dumai Menggelar Ziarah dan Tabur Bungan
Demo di Kejaksaan Negeri Dumai, Fap Tekal Sampaikan Surat Terbuka, Ini Penjelasan dan Kesimpulannya
Wujud Kepedulian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Polsek Dumai Barat Bakti Sosial
Sekitar 1.595 Honorer Dilantik jadi PPPK

Berita Terkait

Selasa, 24 Juni 2025 - 05:10 WIB

Hari Senin Jamaah Haji Asal Dumai Kembali ke Tanah Air

Selasa, 24 Juni 2025 - 04:47 WIB

Tuntut Transparansi, Ratusan Massa “FAP-TEKAL” Gelar Unjuk Rasa di Depan Kejari Dumai

Senin, 23 Juni 2025 - 14:11 WIB

Turun Aksi, PMII Kota Dumai komitmen menjadi Agent Of Control Agent Of Change

Senin, 23 Juni 2025 - 13:26 WIB

PMII Turun Aksi di Pertamina RU II Dumai

Senin, 23 Juni 2025 - 12:13 WIB

Memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Polres Dumai Menggelar Ziarah dan Tabur Bungan

Berita Terbaru

Berita

Agus Gunawan. S.Sos Resmi Nakodai PBVSI Kota Dumai

Sabtu, 2 Agu 2025 - 08:06 WIB